Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yaitu KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika serta RUU KUHP yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Dalam peraturan di dalam Undang-undang tersebut lebih dominan menerapkan sanksi pidana, berbeda dalam Undang-undang Pengadilan Anak lebih dominan menerapkan sanksi tindakan. Dalam RUU KUHP terdapat hal-hal baru dalam penerapan sanksinya dan lebih beragam. Dalam Ide dasar penerapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas terdapat konsep double track system, untuk menciptakan flesibelititas penerapan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang diatur. This study is intended to analyze the criminal sanctions and measures in criminal law policy on regulatory legislation in force in Indonesia; and the basic idea of ​​the application of criminal sanctions and penalties in the act of Legislation in Indonesia. The results shows that the implementation of sanctions measures and criminal sanctions in criminal law policy in Indonesia is set to the Law no. 1 In 1946 the Penal Code, Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Court, Law no. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management and Law. 35 Year 2009 on narcotics and Draft Criminal Code that applies criminal penalties and sanctions action in it. The regulations in the Act to apply criminal sanctions are more dominant, in contrast to the Juvenile Court Act is more dominant action to impose sanctions. Criminal Code contained in the bill of new things in the application of sanctions and more diverse. The basic idea of ​​the imposition of sanctions in the legislation mentioned above there is the concept of double track system, to create flesibelititas application of sanctions in accordance with the stipulated offense.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 20 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.