No open-access location is known for this record yet.
No open-access location is known for this record yet.
Desa merupakan bagian birokrasi Negara yang menjalankan birokratisasi di desa. Pasca kemerdekaan eksistensi desa tetap dipertahankan dengan jumlah sampai sekarang 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Pengaturan desa yang selama ini berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman terutama menyangkut masalah kedudukan masyarakat hokum adat, demoktarisasi, kemajuan dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang dapat menganggu keutuhan Negara. Tahun 2014 lahir UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendapat reaksi dari masyarakat namun ada pihak yang meragukan kemapuan UU ini untuk mewujudkan desa yang kuat, maju dan mandiri. Tentu menarik dipertanyakan , apakah materi muatan UU ini mampu mewujudkan desa yang kuat dan mandiri? Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu : Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain dari Rekonstruksi terhadap pemahaman dan hakekat desa, kewenangan dan keuangan yang berimbang, Karena ditenggarai akar permasalahan sulitnya membangun desa berakibat terhadap pemangunan nasional. Dengan harapan UU no. 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alas an bagi pemerintah desa di masa yang akan dating tidak membangun desa secara maksimal. Keywords : Desa, Kuat, Mandiri, demokratis
Loading…
Imported from OpenAlex (CC0) — nothing here is generated.