Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Abstract

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 11 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.