HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. Melalui buku ini semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas secara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggaraan otonomi daerah.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 186 citations exist upstream.