HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Nyoman Serikat Putra Jaya

43 citations0/0 files storedMASALAH-MASALAH HUKUM

No readable copy stored yet — this record is metadata only.

No open-access location is known for this record yet.

Literature note Cite in a project Citation map

Legal and Policy Analysis in Indonesia Indonesian Legal and Regulatory Studies Legal Studies and Policies

Abstract

Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat.

Paper brief

Loading…

Cite this work

Citation unavailable for this work.

BibTeX RIS CSL-JSON

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Citations in this library

Citation map →

Stored only when both papers are in the corpus — 43 citations exist upstream.

Cited by

2020Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 2021Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system 2021Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali 2023Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas 2021Famari (Penghinaan Berujung Pada Tradisi Yang Mampu Menyebabkan Sanksi/Denda Adat, Tradisi Pada Masyarakat Misool Barat, Kepulauan Raja Ampat)2022Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia

Imported from OpenAlex (CC0) — nothing here is generated.