SZodixStudyAcademic Library
ShelvesOpen access
Study · an open academic library·Metadata from OpenAlex (CC0)·Shelves·OpenAlex metadata, de-duplicated
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
2 references·1 citing·8 second hop
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (2017)PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUA…Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat (2015)Penelitian hukum normatif : s…Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah (2008)Hukum Tata Ruang Dalam Konsep…Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (2021)Implikasi Undang-Undang Cipta…Politik hukum di Indonesia (2014)hukum administrasi negara (2020)Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (2012)Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (2018)The Function of Legal Theory in the Establishment of Regional Regulation of Sustainable Spatial Based on Local Wisdom (2022)METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM (2015)PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (2018)METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM (2021)
this work references cited by second hop

References

  • 2015Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat3,477 cited
  • 2008Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah51 cited

Cited by

  • 2021Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang5 cited

Only edges whose both ends are imported exist here. Widen the year window, or show the whole map. Back to the work