EFEKTIVITAS PASAL 27 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Abstract

Sendy Prasetyo, Agus Yulianto, S.H., M.H. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya sendyprasetyox@gmail.com ABSTRAK Kemajuan dari eksistensi keberadaan sebuah peraturan, mengakibatkan setiap warga negara wajib mengikuti perkembangan dari sebuah peraturan tersebut. Keberadaan sebuah peraturan memiliki peran penting khususnya dalam hal keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik, didasari dengan sistem pengaturan serta pengawasan yang baik pula Dalam rangka pengelolaan sistem keuangan maka tidak terlepas pula peran dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memeliki wewenang untuk mengelola sistem kuangan negara. Dari latar belakang teresebut, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah, Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak efektif, dan kedua, apa saja faktor penghambat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum empiris ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Dimana yuridis sosiologis itu sendiri akan menggambarkan keadaan hukum yang ada di masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan tekhnik wawancara. Sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1)Efektivitas dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 belum berjalan dengan efektif, dan 2) faktor penghambat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 adalah faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Hukum Keuangan Negara ABSTRACT Regulations seem to exist to change and people are required to adjust to their possible changes. The existence of regulations is considered essential for state’s finance. State’s financial management under reliable regulation and supervision is inextricable from the role of the government that is authorised to manage the state’s finance.This research is mainly focused on studying the role of the village government in managing village’s budget according to Government Regulation Number 8 of 2016 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning ineffective village’s budget and factors that impede implementation of Government Regulation Number 8 of 2016 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village’s Budget. This study is categorised as an empirical legal research based on socio-juridical approach that is aimed to show the real face of law applied in society. Data was collected from interviews, followed by systematic presentation of the data to help give the solution to the problems.The research result concludes that 1) Government Regulation Number 8 of 2016 has not been effectively implemented, and 2) what has impeded the implementation of the law so far comes from law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture. Keywords : Effectiveness, Concerning Village’s, Managing Village’s Budget, Law of State’s Finance

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 11 citations exist upstream.