No open-access location is known for this record yet.
No open-access location is known for this record yet.
Sebagai salah satu program NAWACITA yang dicanangkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari kawasan pinggir Dana Desa diharapkan mampu menjadikan desa subyek dalam pelaksanaan pembangunan wilayah desa, membangun perekonomian desa atau bahkan kedepan sumber daya manusia yang hidup di desa. Pembangunan desa dimaksudkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi segala bentuk perkembangan zaman di masa yang akan datang. Jumlah dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat setiap tahun jumlahnya semakin meningkat secara signifikan. Oleh karena itu menuntut tanggungjawab pengelolaan yang lebih besar pula. Pemerintahan pusat ataupun pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan dana yang dialokasikan, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan dana desa.Sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa adalah dengan meningkatkan pengawasan penggunaan Dana Desa. Pengawasan dana desa yang digunakan oleh pemerintah saat ini dapat dikatakan berlapis. Pemerintah melibatkan BPD, Masyarakat, Pemerintah Daerah, camat, kementrian keuangan, kementrian dalam negeri, kementrian desa, BPKP, BPK, Kejaksaan dan bahkan Kepolisian, walaupun dengan kedudukan dan porsi pengawasan yang bebeda-beda. Walaupun pengawasan dana desa sudah melibatkan banyak pihak, kecurangan dan tindak pidana dengan menggunakan dana desa masih banyak terjadi, dan pengawasan tersebut terkesan tidak efektif, Oleh karena itu penulis akan membahas secara normative bagaimana pengawasan-pengawasan tersebut dilaksanakan. Kemudian mengkaji dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas ilmu hukum, dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem pengawasan Dana Desa tersebut.
Loading…
Imported from OpenAlex (CC0) — nothing here is generated.