Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia

Abstract

Tulisan ini membahas kebijakan sistem zonasi yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan pemerintah terkait proses penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan jarak tempuh antara domisili rumah siswa dengan sekolah. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi gagal mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan karena kegagapan pemerintah dalam mendefinisikan akar permasalahan. Kebijakan sistem zonasi hanya mengotak-atik distribusi siswa bukan mengatasi fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Pemerintah seharusnya menjadikan kebijakan zonasi sebagai kebijakan dihilir bukan dihulu. Karena itu, perlu dilakukan redefinisi masalah sebagai alternatif kebajikan. Dimana kesenjangan fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang belum merata harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 7 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.