SZodixStudyAcademic Library
ShelvesOpen access
Study · an open academic library·Metadata from OpenAlex (CC0)·Shelves·OpenAlex metadata, de-duplicated
URGENCY OF CONTENT VILLAGE REGULATION IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE GOVERNANCE
9 references·0 citing·24 second hop
URGENCY OF CONTENT VILLAGE REGULATION IN THE FRAMEWORK OF VILLAGE GOVERNANCE (2020)URGENCY OF CONTENT VILLAGE REGULATION IN …REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN (2018)REPOSISI PERATURAN DESA DALAM…Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa (2018)Peran Badan Permusyawaratan D…Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN (2018)Desa dalam Administrasi Publi…Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2015)Perkembangan Politik Hukum Pe…PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA(Studi di Desa Sedatigede Kecamatan SedatiKabupaten Sidoarjo) (2015)PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT D…KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA (2015)KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DA…Ilmu Perundang- Undangan ;Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan (2007)Ilmu Perundang- Undangan ;Jen…Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2001)Menyongsong Fajar Otonomi Dae…Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya (1995)Negara Hukum Indonesia : Anal…Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (1992)Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya (2019)Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (2021)Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara (2022)Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness (2007)Metodologi penelitian kualitatif (2017)EVALUATION OF RURAL DEVELOPMENT PLANNING (RPJMDES AND RKPDES) (2020)Metodologi Penelitian Kualitatif (2022)PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT) (2022)Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu) (2020)Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh (2020)Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro) (2025)Judicial Review and the Supreme Court in Indonesia: A New Space for Law? (2014)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara (2017)ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM (2020)EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS SUBSIDIARITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (2019)Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (2021)Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions (2024)KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN (2017)PROBLEM KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (2017)Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi (2021)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik (2012)PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945 (2016)The importance of education for humans (2021)
this work references cited by second hop

References

  • 2007Ilmu Perundang- Undangan ;Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan258 cited
  • 2001Menyongsong Fajar Otonomi Daerah166 cited
  • 2015KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA148 cited
  • 1995Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya72 cited
  • 2018Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa63 cited
  • 2015Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa26 cited
  • 2018REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN6 cited
  • 2018Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN4 cited
  • 2015PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA(Studi di Desa Sedatigede Kecamatan SedatiKabupaten Sidoarjo)3 cited

Cited by

No citing works inside the corpus for this window.

Only edges whose both ends are imported exist here. Widen the year window, or show the whole map. Back to the work