SZodixStudyAcademic Library
ShelvesOpen access
Study · an open academic library·Metadata from OpenAlex (CC0)·Shelves·OpenAlex metadata, de-duplicated
Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama
14 references·0 citing·27 second hop
Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama (2021)Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Unda…POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA (2020)POTENSI PENYETARAAN AGAMA DEN…Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (2020)Membangun Toleransi Umat Bera…Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru (2019)Politik Hukum Hak Asasi Manus…Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review (2019)Mahkamah Konstitusi Sebagai P…Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia (2019)Kebebasan Beragama Sebagai Ba…Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2019)Akibat Hukum Pemisahan Hak Be…The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia (2018)The Ambiguities of Religious …Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit (2017)Perbandingan Pengaturan Hak K…PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA (2016)PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKU…PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (2016)PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN K…RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA: Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations (2013)RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESI…Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (2010)Perdebatan Hukum Tata Negara …Perdebatan Hukum Tata Negara : Pascaamandemen Konstitusi (2010)Perdebatan Hukum Tata Negara …Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (2006)Teori dan metodologi peneliti…Pengantar hukum tata negara Indonesia (1988)METODE PENELITIAN HUKUM (1996)DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (2009)BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016 (2017)PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN (2019)Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia (2021)Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (2016)Teori dan Hukum Konstitusi (2017)Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural (2016)Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara (2022)PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI SISWA SEKOLAH DASAR PADA KEBERAGAMAN DI INDONESIA (2022)Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat Dayak (2022)Kamus besar bahasa Indonesia (1989)Pengantar metode penelitian hukum (2016)PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG (2016)The Alternative Concepts of Blasphemy Law in Indonesia: Legal Comparison with Ireland and Canada (2021)Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia (2023)The Implications Of Islamic Law On The Rights Of Religious Minorities In Muslim-Majority Countries (2023)POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN (2017)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara (2017)KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (2019)PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA (2018)Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia (2019)The freedom of expression in Indonesia (2022)RAMBU PEMBATAS DAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2009)Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (2014)URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) (2020)
this work references cited by second hop

References

  • 2006Teori dan metodologi penelitian hukum normatif1,136 cited
  • 2010Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi119 cited
  • 2018The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia102 cited
  • 2010Perdebatan Hukum Tata Negara : Pascaamandemen Konstitusi96 cited
  • 2016PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA95 cited
  • 2020Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo61 cited
  • 2019Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia44 cited
  • 2019Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194519 cited
  • 2019Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review15 cited
  • 2020POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA14 cited
  • 2016PEMBATASAN TERHADAP HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA14 cited
  • 2013RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA: Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations12 cited
  • 2017Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit12 cited
  • 2019Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru12 cited

Cited by

Only edges whose both ends are imported exist here. Widen the year window, or show the whole map. Back to the work

No citing works inside the corpus for this window.