SZodixStudyAcademic Library
ShelvesOpen access
Study · an open academic library·Metadata from OpenAlex (CC0)·Shelves·OpenAlex metadata, de-duplicated
Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar
4 references·0 citing·10 second hop
Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar (2019)Pendapatan Desa Adat : Kontruksi Hukum Pu…Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (2016)Metodologi Penelitian Hukum N…SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (2014)SINERGITAS PENYELENGGARAAN PE…EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM (2014)EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRA…EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI (2012)EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM P…Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Prespektif Filsafat Ilmu) (2020)OTONOMI DESA ADAT PAKRAMAN BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI (2022)EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS SUBSIDIARITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (2019)Village fund accountability and gendering in Masculine Hegemonic Institution: A study during COVID-19 (2020)Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal (2022)Penerapan banjar suka duka sebagai efisiensi biaya di desa Buduk Bali (2018)Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara) (2020)Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia (2019)PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER (2021)Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches (2023)
this work references cited by second hop

References

  • 2016Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum431 cited
  • 2014SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA22 cited
  • 2014EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM15 cited
  • 2012EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI13 cited

Cited by

No citing works inside the corpus for this window.

Only edges whose both ends are imported exist here. Widen the year window, or show the whole map. Back to the work