Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif

Abstract

AbstractGovernment Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was made as a solution to minimize land disputes in Indonesia. One of them is the practice of making fictitious certificates caused by elements who commit land misappropriation or land mafia. This study aims to determine the mechanism of action of the land mafia and legal actions that can be taken by the government in overcoming cases of land mafia practices. The method of approach used in this study is normative juridic. The results of this study indicate the stages of the land mafia action are starting from the original owner getting a large down payment, then submitting the proof to a fake notary, the fake certificate by the counterfeiter submits the original owner while the original is handed over to the mafia, then the original certificate is submitted to a notary and fake PPAT, a notary takes care of the process of changing the name to the BPN which is then submitted to a notary, then handed over to the mafia, the mafia sells the original certificate and gets the money. Law enforcement carried out is forming land mafia movement groups and checking the authenticity of land certificates.Keywords: law enforcement; land mafia practices.AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat sebagai solusi meminimalisir permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Salah satunya terjadinya praktek pembuatan sertifikat fiktif yang disebabkan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tanah atau mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aksi mafia tanah serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kasus praktik mafia tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan alur aksi mafia tanah yaitu dimulai dari Pemilik asli mendapat uang muka dengan jumlah besar, kemudian menyerahkan sertifikat aslinya ke notaris palsu, sertifikat palsu oleh pemalsu sertifikat diserahkan ke pemilik asli sedangkan yang asli diserahkan kepada mafia, lalu sertifikat asli diserahkan mafia ke notaris dan/atau PPAT palsu, notaris mengurus proses balik nama ke BPN yang kemudian diserahkan lagi ke notaris, kemudian diserahkan ke mafia, mafia melakukan penggadaian atau menjual sertifikat asli dan mendapatkan uang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok pemberantasan gerakan mafia tanah dan melakukan pengecekan keaslian terhadap sertipikat tanah.Kata kunci: penegakan hukum; praktik mafia tanah.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 7 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.