PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

Abstract

This research aims to determine the implementation of good governance in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency. This research uses a descriptive type of qualitative research, namely to describe and describe the implementation of good governance in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques applied are data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then the data was validated by means of source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The research results show that: 1) the principle of accountability works well. This can be seen from how the implementation of various aspects of accountability such as policy accountability and financial accountability, each of which speaks about the clarity of functions, structure, systems and government accountability, 2) the principle of transparency is implemented well, such as openness of information and how to facilitate public reporting. in the village, 3) participatory principles regarding community involvement in all forms of decision making have not been properly realized. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prinsip akuntabilitas berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari bagaimana suatu implementasi dari berbagai aspek akuntabilitas seperti halnya akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan yang masing-masing berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan, 2) prinsip transparansi terlaksana dengan baik seperti keterbukaan informasi dan bagaimana memfasilitasi pelaporan masyarakat yang ada di desa, 3) prinsip partisipatif mengenai keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk pengambilan keputusan belum terealisasi dengan baik.

Cite this work

No public copy is stored for this record, so only the metadata is cited.

Stored only when both papers are in the corpus — 2 citations exist upstream.

Papers that cite the same references — the relational fallback while embeddings are still backfilling.